Penolakan terhadap RUU Keamanan Nasional


Penolakan terhadap RUU Keamanan Nasional

Oleh : Jerry Sambuaga

Pemerintah dan DPR sepakat untuk membuat aturan mengenai keamanan nasional. Aturan tersebut telah masuk menjadi RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Namun, ada yang menarik dari proses pembuatan RUU ini. Satu tahun yang lalu, DPR pernah menolak RUU Kamnas dan mengembalikannya kepada pemerintah.

Pemerintah kini telah mengajukan kembali ke DPR. Tapi, DPR juga telah mengembalikan RUU ini kepada pemerintah. DPR beralasan bahwa masih ada persoalan yang mesti diperbaiki dan dibutuhkan penjelasan yang lebih lengkap. Kini, pemerintah tetap berusaha meyakinkan DPR bahwa RUU ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional. Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, bahkan melakukan lobi intensif kepada fraksi-fraksi di DPR.

RUU Kamnas berasal dari inisiatif pemerintah. Alasan utama dari diajukannya RUU ini adalah dalam rangka penataan sistem keamanan nasional yang kondusif dan komprehensif. Dari penjelasan RUU Kamnas, penulis menemukan tiga alasan diajukannya RUU ini. Pertama, RUU Kamnas dibuat dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang menjamin tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Kedua, bentuk ancaman terhadap keamanan kini bersifat multidimensional. Ancaman tidak hanya dalam militer, melainkan juga menyangkut aspek budaya, ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Contohnya adalah kemiskinan, bencana alam, konflik sosial, radikalisme, dan lain sebagainya. Ketiga, pemerintah ingin agar tercipta koordinasi antar aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan nasional. Di samping itu, pemerintah juga ingin melibatkan instansi pemerintah dan peran masyarakat dalam menjaga keamanan nasional.

Persoalannya, alasan “manis” yang diberikan oleh pemerintah tidak “semanis” penjabarannya dalam pasal-pasal RUU Kamnas. Fraksi-fraksi di DPR RI sebagian besar menolak RUU Kamnas. F-PPP mengatakan bahwa mereka menolak karena RUU ini tidak ada urgensinya. Begitupun dengan F-PG yang menolak dengan alasan bahwa RUU Kamnas mengancam demokrasi. Di samping itu, Partai Golkar juga mengikuti apa yang menjadi kehendak rakyat, yakni menolak RUU Kamnas. Lantas, mengapa RUU Kamnas ini layak untuk ditolak?

Menolak RUU Kamnas

RUU Kamnas ini mengingatkan penulis terhadap peraturan dan kewenangan pemerintah pada rezim Orde Baru. Model dan aturannya memang terlihat berbeda, namun memiliki arti dan ancaman yang sama. Maksudnya, pemerintah ingin menjunjung nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, ada beberapa pasal yang justru bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Memang sejak lama Max Weber mengatakan bahwa negara memiliki kekuasaan monopoli dan kekerasan yang sah. Namun, hal ini tak justru menjadikan negara bertindak sewenang-wenang.

Jika secara seksama membaca dan memahami draf RUU Kamnas yang diajukan oleh pemerintah, setelah sebelumnya pernah dikembalikan oleh DPR, ada beberapa hal prinsipil yang diterjemahkan jauh dari nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Pertama, kekuasaan negara jadi tak terbatas. Pada Pasal 16 ayat 1 draf RUU Kamnas disebutkan bahwa spectrum ancaman dimulai dari paling lunak hingga paling keras.

Meski dijelaskan mengenai pengertian lunak dan keras, namun masih membuka interpretasi yang multitafsir. Misalnya pemaknaan keresahan sosial yang sulit untuk didefinisikan. Pasal ini jelas multitafsir dan rawan digunakan secara sewenang-wenang. Lalu Pasal 16 ayat 2 mengenai sasaran ancaman. Lagi-lagi, negara bisa memainkan wewenang yang tak terbatas. Contoh pertama, jika masyarakat yang menjadi sasaran ancaman, terancam kehadirannya oleh kelompok kepercayaan tertentu, maka negara dapat menindak kelompok tersebut dengan berbagai tindakan karena pasal tersebut tidak membatasi tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan negara.

Kedua, terkait dengan prinsip pertama, bahwa rawan terjadi abuse of power. Pasal 24 mengenai pengelolaan sistem keamanan negara memberikan kekuasaan yang amat besar kepada Presiden. Disebutkan bahwa Presiden dapat menetapkan kebijakan dan strategi keamanan nasional, mengelola sistem keamanan nasional dan menunjuk langsung anggota Dewan Keamanan Nasional. Dari pasal ini, kita dapat pahami bahwa Presiden bisa membuat kebijakan apapun dalam rangka pengelolaan keamanan negara termasuk penentuan orang-orang yang duduk dalam Dewan Keamanan Nasional. Selain pasal 24, masih ada Pasal 17 ayat 4 yang juga berpotensi untuk disalahgunakan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa ancaman potensial dan ancaman faktual diatur dalam (Kepres) Keputusan Presiden. Melalui Kepres, pemerintah dapat dengan mudah menentukan segala bentuk ancaman potensial dan actual. Kepres menjadi satu-satunya landasan untuk mengatur jenis-jenis ancaman. Artinya, kekuasaan Presiden (pemerintah) menjadi besar dan apa yang dikatakan Lord Acton bahwa absolute power corrupts absolutely berpeluang besar terjadi.

Ketiga, RUU Kamnas disebutkan selaras dengan prinsip demokrasi. Namun, ada kecenderungan bertabrakan dengan prinsip demokrasi. Misalnya kebebasan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Pasal 17 ayat 1C mengatakan bahwa salah satu ancaman nasional adalah ancaman tidak bersenjata. Lihat bagian penjelasan dari pasal tersebut. Pemogokan massal masuk dalam kategori bencana sosial. Padahal, pemogokan adalah bentuk dari kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dimiliki oleh manusia. Ada otonomi individu untuk menentukan ekspresi terhadap suatu hal. Bahkan, kebebasan ini telah dijamin oleh UUD tahun 1945. Kasus pemukulan oleh oknum TNI terhadap wartawan beberapa hari yang lalu masih memperlihatkan lemahnya penegakan nilai-nilai kebebasan. Apalagi jika RUU Kamnas ini disahkan?

 

Jalan Lain yang Lebih Demokratis

Pemerintah mengusulkan RUU Kamnas untuk menjamin keamanan nasional dan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Namun, RUU ini ditolak oleh DPR dan masyarakat karena terdapat prinsip-prinsip yang melawan demokrasi. Dua keinginan yang berbeda ini sulit untuk mendapat titik temu. Apalagi, penulis berada dalam posisi untuk menolak Oleh karena itu, diperlukan jalan lain yang lebih demokratis namun tetap dalam rangka menjaga keamanan nasional. Penulis berpendapat bahwa ada tiga hal yang dapat dilakukan.

Pertama, mengintensifkan peran civil society untuk penguatan demokrasi dan keamanan nasional. Melalui penguatan peran civil society, diharapkan dapat ikut mewujudkan terciptanya keamanan nasional. Kemampuan civil society terletak pada jaringan sosial dan kapasitas mereka. Program-program kerja yang dibuat oleh civil society perlu didorong untuk memberikan pemberdayaan dan pendidikan kepada masyarakat. Setelah masyarakat mampu untuk mengelola dirinya sendiri dan memahami nilai-nilai dari demokrasi, dengan sendirinya keamanan nasional dapat tercipta. Di sinilah peran civil society.

Kedua, meningkatkan social connectedness antara elite politik dan pemerintahan dengan rakyat. Komunikasi yang intens antara elite dan masyarakat membuat arus informasi semakin terjalin kuat. Masyarakat memahami apa yang diinginkan pemerintah dan sebaliknya, pemerintah dapat memahami apa yang terjadi di masyarakat. Elite pemerintah semakin mudah untuk mendeteksi ancaman yang muncul. Oleh karena itu, pencegahan dini terhadap potensi ancaman semakin kuat. Pencegahan inilah yang lebih penting dari penanganan terhadap ancaman tersebut.

Ketiga, pemanfaatan aspirasi di ruang publik. Jika selama ini bentuk aspirasi dianggap sebagai ancaman, maka pola pikir ini sebaiknya segera dibenahi. Aspirasi seharusnya dijadikan sebagai sumber daya dan kekuatan untuk membuat kebijakan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Apalagi, aspirasi ini bisa jadi dalam bentuk kearifan lokal tertentu. Kita mesti mengelola aspirasi publik tersebut sehingga keamanan dan pembangunan nasional dapat tercipta tanpa harus membentuk RUU Kamnas dan Dewan Keamanan Nasional.

Sebagai penutup, penulis ingin menyoroti mengapa RUU Kamnas perlu ditolak dan jalan lain yang lebih demokratis mesti dimunculkan. Masalah keamanan nasional ini bersinggungan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Kita tidak boleh lupa atas peristiwa yang terjadi di masa Orde Baru. Penghilangan paksa, penjara tanpa pengadilan, kekerasan adalah sebagian dari pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi oleh negara.

 

Penulis adalah kolumnis Suara Pembaruan.