Perangkat Desa


Demonstrasi ribuan perangkat desa menuntut agar mereka di-PNS-kan beberapa hari yang lalu mengundang sejumlah pertanyaan. Pertama, apakah yang menyebabkan para perangkat desa menuntut hal yang demikian? Kedua, mungkinkah tuntutan tersebut dipenuhi oleh negara? Dapat dipastikan bahwa inti dari tuntutan para perangkat desa adalah perbaikan tingkat kesejahteraan perangkat desa terutama Kepala Desa (Kades) dan Sekretaris Desa (Sekdes). Selama ini tingkat kesejahteraan mereka bervariasi, beberapa daerah yang punya sumber daya alam dan sumber pendapatan besar memang bisa mengalokasikan pendapatan yang cukup besar bagi perangkat desanya. Namun desa-desa yang tidak punya sumber pendapatan yang besar berimbas pula pada sedikitnya pendapatan yang diperoleh perangkat desanya.

Dengan dimutasi dari status pegawai desa menjadi pegawai negeri, tentu saja mereka akan memperoleh gaji yang lebih tinggi. Selama ini selain mendapat gaji sebagai pegawai desa, para perangkat desa juga memperoleh insentif dari Pemerintah Daerah. Jumlahnya juga bervariasi, namun tetap tidak terlalu besar. Untuk Sekdes jumlahnya di kisaran Rp 500 ribu. Beberapa daerah ada yang kurang dan ada pula yang lebih; sedangkan Kades memperoleh insentif di kisaran Rp 1 juta, juga ada yang kurang dan ada yang lebih.

Menjadi pegawai negeri tentu akan sangat membantu kehidupan para perangkat desa, terutama Sekdes. Sebagai catatan, jabatan Sekdes tidak seperti jabatan Kades yang dipilih dalam periode waktu tertentu, tetapi sangat tergantung pada kebijakan desa dan juga kebijakan Kades. Ada Sekdes yang menjabat selama puluhan tahun. Mereka memegang urusan-urusan administratif di desa. Pemerintah telah mengabulkan tuntutan Sekdes menjadi PNS melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 2007. Sekdes dikategorikan sebagai PNS istimewa karena sistem perekrutannya tidak melalui seleksi sebagaimana PNS pada umumnya, tetapi dikembalikan pada kebijakan desa. Sampai saat ini ada sekitar 40% dari Sekdes di seluruh Indonesia telah diangkat sebagai PNS. Beberapa daerah memang masih belum bisa menerapkan kebijakan tersebut karena faktor manajemen keuangan dan personil, juga faktor mekanisme rekrutmen Sekdes di masing-masing daerah.

Masalahnya seringkali berbenturan antara keinginan strategis dengan kenyataan faktual di lapangan. Sebagaimana kebutuhan pengangkatan teknis PNS, tentu ada syarat dan ketentuan yang diberlakukan pada para Sekdes yang hendak diangkat sebagai PNS. Inilah yang seringkali menjadi kesulitan di lapangan. Ketentuan dalam PP No. 45/2007 tersebut mensyaratkan adanya batasan usia dan batasan pendidikan bagi Sekdes untuk menjadi PNS. Padahal di banyak daerah, Sekdes-nya sudah melampaui batas usia dan tidak memenuhi batas pendidikan. Pengangkatan Sekdes menjadi PNS juga telah berakhir karena batas waktu yang ditetapkan sampai tahun 2009 telah terlampaui. Artinya, sekarang sudah tidak ada lagi pengangkatan Sekdes menjadi PNS, tetapi pengisian jabatan Sekdes oleh PNS yang telah ada.

Masalahnya bukan berhenti sampai di situ, diangkatnya Sekdes menjadi PNS menimbulkan kecemburuan bagi Kades yang kemudian menuntut hal serupa. Perbedaan status antara Sekdes dan Kades juga kerap memicu friksi di desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa sehari-hari. Sebagai PNS, Sekdes mempunyai kedudukan kuat ketika berhadapan dengan Kades. Legitimasi otoritatif dari warga desa sering berbenturan dengan legitimasi otoritatif dari otoritas pemerintahan yang lebih tinggi. Di samping adanya faktor ekonomi, persoalan friksi dengan Sekdes juga menjadi alasan yang menyebabkan Kades juga menuntut untuk di-PNS-kan.

 

Mungkinkah?

Untuk menilai apakah perangkat desa terutama Kades bisa diangkat menjadi PNS bukan hanya melibatkan kajian ekonomi, tetapi juga kajian filosofis dan strategis dari eksistensi desa itu sendiri. Secara ekonomi, pengangkatan Kades menjadi PNS pasti akan memberatkan alokasi anggaran pemerintah. Setidaknya ada 60-70 ribu desa di seluruh Indonesia. Dengan kurang lebih gaji Rp 2 juta saja per bulan, maka alokasi anggaran yang dikeluarkan setidaknya adalah sekitar Rp 140 miliar per tahun di seluruh Indonesia. Itu belum termasuk tunjangan-tunjangan yang juga menjadi hak PNS pada umumnya.

Secara nasional ini akan semakin mengakibatkan perimbangan anggaran antara belanja rutin dan belanja pembangunan akan tertekan. Saat ini, sekitar 70% APBD daerah-daerah di Indonesia dialokasikan untuk belanja rutin. Hanya 30% yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan di segala bidang. Dari jumlah sekecil itupun masih ada kemungkinan inefisiensi karena dikorupsi atau pembuatan kebijakan yang tidak efektif. Dengan demikian, pengangkatan Kades menjadi PNS akan menghambat pembangunan riil di seluruh Indonesia. Pengangkatan Kades menjadi PNS juga akan menimbulkan kerancuan bagi eksistensi desa itu sendiri.

Pertama, definisi desa jelas akan berubah dan mengingkari eksistensi asli desa itu sendiri. Desa menurut Sutardjo Kartodikusumo adalah kesatuan hukum di suatu wilayah di mana sebuah masyarakat mempunyai kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiri. Hal ini dikuatkan dengan UU No. 72 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, desa adalah sebuah wilayah otonom yang punya kewenangan otoritatif untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pemerintahannya sendiri termasuk keuangan atau ekonomi politik desa serta konvensi-konvensi pemerintahan desa itu sendiri. Ketentuan ini akan membuat desa mampu menjaga kearifan lokalnya karena masih memegang konvensi-konvensi adat yang berlaku. Sebagai tambahan, eksistensi desa ini ada bahkan jauh sebelum Republik Indonesia lahir.

Pengangkatan Kades menjadi PNS akan mereduksi eksistensi asli desa tersebut karena yang ada adalah penekanan pada prosedur administratif yang top down. Kebijakan-kebijakan desa justru akan menjadi kontraproduktif dengan demokrasi karena ditentukan lebih kepada kebijakan pemerintah di atasnya, bukan oleh mekanisme kearifan lokal dan sistem musyawarah (rembug desa). Kades menjadi PNS adalah mutasi dari eksistensi pemimpin yang dipilih berdasarkan mekanisme demokratis menjadi pemimpin yang menjadi alat bagi pemerintahan di atasnya untuk menjalankan fungsi-fungsi administratif yang kebijakannya sudah ditentukan sebelumnya.

Kedua, pengangkatan Kades menjadi PNS juga akan menimbulkan kerugian bagi kekayaan budaya Indonesia karena ini akan mengakibatkan uniformisasi desa. Seluruh kesatuan wilayah desa dan setingkat desa di Indonesia akan menjadi seragam. Padahal secara historis, uniformisasi inilah yang menjadi gugatan dan kemudian melahirkan revisi terhadap UU No. 5 Tahun 1979 yaitu UU No 72 Tahun 2005. Uniformisasi desa Orde Baru terbukti telah menghabisi konsep kearifan lokal dan kekhasan budaya-budaya yang ada di Indonesia semata-mata hanya ingin memudahkan urusan administratif.

 

Tinjau Kembali

Dengan demikian, pengangkatan Kades menjadi PNS harus dipikirkan secara matang. Hal ini berpulang pada desain arah kebijakan mengenai pemerintahan daerah terutama terkait dengan desa apakah hendak mementingkan administratif belaka atau benar-benar ingin mewujudkan kehidupan demokratis dan menjaga kearifan lokal yang mendukung kerja administratif tersebut. Apakah kita akan kembali pada kebijakan Orde Baru atau membangkitkan kebijakan baru yang lebih akomodatif terhadap keberagaman Indonesia dan menyesuaikannya dengan tuntutan zaman?

Jawabannya tentu bukan hanya pada pemerintah, tetapi juga harus dimunculkan oleh perangkat desa itu sendiri. Para Kades dan Sekdes seharusnya menyadari eksistensi asli desa tersebut untuk kemudian membicarakan dengan penuh kebijakan pada pemerintah. Jangan sampai kepentingan pribadi dan golongan lebih mengemuka dalam hal ini. Dengan demikian, kita akan bisa membangun demokrasi dan good governance mulai dari kesatuan pemerintahan terkecil sekaligus melestarikan kekhasan dan kearifan budaya dalam keberagaman Indonesia.

 

Penulis adalah kolumnis Suara Pembaruan.