Perseteruan antara KPK dan Polri


Perseteruan antara KPK dan Polri

Oleh : Jerry Sambuaga

 

Dalam beberapa hari belakangan, masyarakat disuguhkan perseteruan antara dua lembaga penegak hukum, KPK dan Polri. Meski KPK dan Polri menyanggah tentang adanya perseteruan di antara mereka, namun akal sehat masyarakat dapat menangkap apa yang terjadi. Bahwa terjadi rivalitas antara kedua lembaga ini adalah hal yang tak dapat ditutupi. Hanya saja, rivalitas keduanya berkembang menjadi lebih kompleks. Penulis melihat bahwa rivalitas tersebut telah meningkatkan perseteruan antara keduanya.

Situasi menjadi semakin panas saat KPK memulai penyelidikan kasus korupsi pengadaan alat simulator ujian SIM dan menetapkan Irjen DS sebagai tersangka kasus korupsi tersebut. KPK menduga terjadi kerugian uang negara yang bernilai puluhan miliar rupiah. Belakangan, muncul nama-nama petinggi Polri lainnya yang disebut-sebut menandatangani surat ketetapan pemenangan tender pengadaan alat simulator ujian SIM. Polri kemudian menyiapkan pengacara untuk membela Irjen DS, sedangkan Irjen DS mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung (yang kemudian ditolak MA).

Pada saat yang bersamaan, Polri kemudian menarik penyidiknya yang bertugas di KPK. Polri beralasan bahwa masa tugas mereka telah habis dan akan diganti oleh penyidik yang baru. Pimpinan KPK mengajukan surat permohonan kepada Kapolri agar menunda penarikan penyidik tersebut. Namun, Polri tetap pada pendirian untuk mengganti 20 penyidiknya di KPK. Pergantian ini menjadi masalah bagi KPK. Para penyidik yang akan ditarik Polri itu sedang menangani kasus-kasus korupsi. Masing-masing dari mereka menangani kasus Nazaruddin, Century, alat simulator SIM, dan beberapa perkara korupsi besar lain. Penarikan penyidik ini tentu berpengaruh pada ritme kerja KPK yang mesti dimulai dari awal lagi. Puncaknya adalah pada Jumat, 5 Oktober 2012. Polri menjemput paksa penyidik KPK yang bernama Kompol Novel Baswedan. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan dugaan penganiayaan ketika bertugas di Bengkulu.

 

Sikap Presiden SBY

Patut diapresasi sikap Presiden SBY yang disampaikannya Senin malam (8 Oktober 2012) untuk menanggapi perseteruan ini. Berbeda dengan sikap sebelumnya yang terkesan normatif, kali ini poin-poin sikap dari Presiden SBY disampaikan dengan tegas: hak penyidikan korupsi Korlantas untuk KPK, perlakuan Polri terhadap Kompol Novel Baswedan tidak tepat, revisi RUU KPK yang belum diperlukan, penyelamatan upaya pemberantasan korupsi, penataan internal Polri dan harmonisasi hubungan antar lembaga yang menangani kasus korupsi. Kita tentu berharap semua instruksi itu akan bisa dilaksanakan secara teknis.

Penulis sendiri berpendapat bahwa korupsi telah nyata menjadi persoalan yang penting untuk segera diatasi. Oleh karena itu, persoalan KPK versus Polri ini mesti segera diselesaikan. Lantas, apa yang mesti dilakukan untuk menyelamatkan KPK dan Polri? Menurut Penulis, ada beberapa upaya agar perseteruan keduanya berakhir dan keberadaan KPK-Polri semakin lebih kuat.

Pertama, dukung penguatan KPK. Dibandingkan dengan aparat pemberantas korupsi yang lain, keberadaan kelembagaan KPK masih cukup lemah. KPK berstatus lembaga ad hoc yang suatu saat dapat dibubarkan. KPK juga tidak diatur atau diakui dalam konstitusi. Padahal, masalah yang dihadapi KPK amat berat. Korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa dan membudaya di masyarakat. Jumlah perkara korupsi dan uang negara Rp 153 triliun yang berhasil diselamatkan KPK menjadi gambaran bahwa korupsi telah menjadi penyakit masyarakat yang sulit disembuhkan. Salah satu cara memperkuat KPK adalah dengan mempertegas independensi KPK dalam hal perekrutan penyidik. Fakta mengenai KPK di Indonesia, antara penyidik kasus korupsi dengan kasus korupsi yang ditangani berbanding terbalik. Satu orang penyidik KPK bisa menangani tiga-empat kasus korupsi yang besar. Jumlah penyidik di KPK (kurang lebih 100 orang) juga sedikit dibanding dengan lembaga anti korupsi di negara lain. Sebut saja Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hong Kong dengan jumlah penyidik 3.000 orang dan Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) di Malaysia 2.000 orang. Perbandingan dengan negara lain semakin memperkuat argumen untuk menambah penyidik di KPK Indonesia.

Selain itu, penyidik yang direkrut tidak harus dari kepolisian, bahkan idealnya mayoritas penyidik KPK berasal dari masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai macam profesi, misalnya cendekiawan, LSM, akademisi, profesional, dan unsur masyarakat sipil lainnya. Dalam perekrutan penyidik tersebut, tentunya mereka perlu mendapatkan pelatihan dan tes yang selektif dan kompetitif untuk menjadi penyidik di KPK. Dengan cara ini, maka persepsi bahwa penyidikan hanya bisa dilakukan oleh Polri dapat dihapuskan, dan tentunya hal ini juga akan sangat baik untuk mendidik masyarakat sipil tentang kesadaran hukum dan anti korupsi. Selain itu, para penyidik yang nantinya direkrut KPK, baik dari kepolisian maupun masyarakat sipil, haruslah menjadi pegawai tetap KPK dan tidak bisa dipindahkan ke institusi lain, khususnya kepolisian. Upaya ini akan semakin membuat independensi KPK meningkat dan solid, karena KPK tidak akan bergantung kepada institusi penegak hukum lainnya.

Kedua, meningkatkan hubungan baik antar lembaga. Hubungan baik ini bisa dibina melalui cara-cara yang formal maupun informal. KPK dan Polri telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait kerja sama di antara mereka. Namun, kejadian akhir-akhir ini membuat kedua lembaga perlu melihat kembali MoU yang telah disepakati. Bahkan jika diperlukan, KPK dan Polri membuat MoU baru yang isinya meningkatkan kerja sama antar aparat pemberantas korupsi dan upaya membina hubungan yang harmonis antara keduanya. Dan perlu disebutkan secara spesifik bagian mana yang harus ditindak oleh KPK dan Polri, serta dijelaskan kriteria kasus apa yang menjadi domain KPK dan Polri. Selain itu, supaya tidak ada konflik apabila terjadi pemeriksaan atau penyidikan terhadap KPK atau Polri, perlu disepakati di dalam MoU bahwa apabila kedua pihak saling menemukan masalah atau kasus di kedua institusi, maka kedua institusi harus konsisten dan sepakat untuk mendukung dan meneruskan ke proses hukum. Jadi tidak ada alasan untuk menghambat proses penyidikan apabila salah satu dari kedua institusi mengalami kasus atau masalah.

Sedangkan hubungan secara informal bisa dilakukan dengan gathering yang rutin antara pegawai KPK dan Polri. Di samping itu, KPK dan Polri mesti juga menjalin komunikasi. Jika ada permasalahan yang menyangkut antara keduanya, pimpinan masing-masing lembaga dapat langsung mengkonfirmasi. Begitupun dengan seringnya diadakan pertemuan terbuka antar kedua petinggi lembaga tersebut.

Ketiga, atas kasus yang terjadi belakangan ini, Presiden idealnya semakin menunjukkan diri sebagai leader untuk menyelesaikan konflik. Presiden SBY sebagai kepala negara punya kewenangan itu. Sebagai kepala pemerintahan, KPK memang tidak dibawah Presiden, tetapi selaku kepala negara, Presiden berhak dan berkewajiban serta memiliki kepentingan untuk membuat institusi-institusi yang ada di Indonesia (baik yang di bawah Presiden maupun tidak) menjadi harmonis dan tidak berkonflik, supaya fungsi dan tugas dari lembaga dan institusi negara tetap berjalan dengan baik dan bersinergi satu sama lain. Dalam hemat penulis, presiden tidak perlu segan untuk memediasi konflik yang terjadi di antara aparat penegak hukum. Dan upaya itu telah dilakukan dengan baik oleh Presiden SBY pada Senin 8 Oktober 2012. Semoga upaya-upaya tersebut tetap konsisten dilakukan kedepannya apabila terjadi lagi konflik antar institusi di kemudian hari.

Akhirnya, semoga kasus yang baru saja terjadi memberi pelajaran pada kita semua mengenai perlunya penguatan komitmen pemberantasan korupsi. Tidak ada yang kalah atau menang dalam hal ini, sebab yang menjadi petarung bukanlah KPK dengan Polri, melainkan kedua institusi tersebut mempunyai common enemy, yakni para koruptor. Selanjutnya, rekonsiliasi harus dilanjutkan untuk gerakan anti korupsi yang lebih baik.

 

Penulis adalah kolumnis Suara Pembaruan.