Politik Blusukan


Politik Blusukan

Oleh : Jerry Sambuaga

 

Blusukan barangkali adalah kata paling terkenal akhir-akhir ini. Kata blusukan timbul karena menjadi metode kampanye politik yang relatif baru yang diperankan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Blusukan juga jadi metode komunikasi politik antara pemimpin dan rakyat dalam konteks Jakarta yang juga diperankan oleh Jokowi. Belakangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengikuti metode ini meskipun Ketua DPR RI Marzuki Ali membantah Presiden hanya ikut-ikutan. Menurut Marzuki Ali, sudah sejak dulu Presiden SBY juga melakukan “blusukan” seperti itu. Benar tidaknya kata-kata Marzuki Ali itu patut dipertanyakan. Tapi yang jelas, publik rasanya baru sekarang melihat Presiden SBY blusukan.

Kata blusukan memang belum resmi diserap dari Bahasa Jawa. Namun, semua orang sudah mengerti artinya: keluar masuk perkampungan, pasar dan lokasi-lokasi. Pendeknya “turun langsung” ke rakyat. Sejatinya blusukan memang berasal dari kata blusuk yang berarti masuk ke sebuah rerimbunan.  Itulah sebabnya blusukan sebelumnya berarti masuk beraktivitas di rerimbunan seperti kebun atau ilalang. Perkembangan selanjutnya bukan hanya di kebun, tetapi juga keramaian seperti pasar.

Secara semiotik, sebenarnya kata-katanya tidak punya konotasi positif, hanya menunjukkan aktivitas yang bersifat netral. Namun penggunaan dalam komunikasi politik telah mengangkat nilai konotatif kata ini karena dikaitkan dengan kesediaan seorang pemimpin atau elite politik untuk melihat dan berdialog langsung dengan rakyatnya.

 

Pencitraan

Entah siapa yang pertama mengangkat kata “blusukan”ini. Ia muncul bersama fenomena Jokowi saat masih menjadi Walikota Surakarta. Jokowi waktu itu mempraktikan sistem memerintah yang tidak berkutat di belakang meja. Ia justru lebih banyak keluar masuk kampung dan pasar bahkan jalanan dan tanggul-tanggul sungai. Di sana Jokowi berdialog, menggali aspirasi dan opini warga. Bukan hanya itu, ia juga meminta solusi-solusi warga untuk masalah-masalah yang mereka hadapi.

Dengan metode pemerintahan seperti itu, Jokowi dianggap banyak meraih kesuksesan seperti dalam penataan kota, termasuk relokasi pedagang kakli lima (PKL) secara damai. Ia juga berperan penting dalam membatasi pembangunan mal, pelestarian bangunan cagar budaya, melestarikan budaya-budaya lokal dan mengadakan event-even yang berskala nasional hingga internasional. Jokowi dianggap berhasil memberikan dan memperkuat Kota Solo sebagai “The Spirit of Java.” Solo dikenal luas sebagai kota budaya hingga dunia internasional meskipun pada saat yang sama terorisme di Solo merajalela berkaitan dengan radikalisme agama yang memang sudah lama terjadi di kota itu.

Keberhasilan Jokowi ini diapresiasi dengan pemberian penghargaan sebagai nominator walikota terbaik seluruh dunia. Popularitasnya melambung dan kemudian dilirik sebagai calon Gubernur DKI Jakarta 2012-2017. Dengan metode kampanye “blusukan” dan branding yang kuat, Jokowi berhasil meraih kursi DKI 1 bersama Basuki Tjahaja Purnama.

Dengan sejarah yang seperti itu, bisa dimaklumi jika kemudian “blusukan” juga lekat dengan politik pencitraan karena dilekatkan dengan upaya untuk mengangkat citra atau popularitas dan elektabilitas seseorang. Dengan blusukan itu seseorang dipercaya makin populer dan makin mendapat simpati dari pemilih atau masyarakat pada umumnya. Itulah sebabnya Presiden SBY menyempatkan diri untuk blusukan juga beberapa hari karena selama beberapa bulan atau bahkan dua tahun belakangan ini popularitasnya melorot jauh dengan prahara yang menimpa Partai Demokrat secara bertubi-tubi. Presiden SBY pun diduga oleh banyak pihak merasa perlu untuk mencari cara alternatif guna mengangkat popularitas dan elektabilitas dirinya maupun Partai Demokrat.

Namun berbeda dengan Jokowi yang lebih dahulu memakai metode serupa, cara Presiden SBY ini justru tidak terlalu memberikan dampak signifikan dalam mencapai tujuan mengangkat elektabilitas dan popularitas. Sebaliknya peristiwa blusukan Presiden SBY ini dipertanyakan dalam banyak aspek. Presiden SBY gagal mengambil metode Jokowi karena sifatnya yang tiba-tiba dan dianggap publik tidak biasa dilakukan oleh sang Presiden.

Dengan dua perbandingan tersebut dapat dikatakan bahwa otonomi kata ”blusukan” sebagai kata yang netral sebenarnya masih terjaga karena ia tidak hanya mewakili kehadiran atau komunikasi politik tetapi sebenarnya punya arti lebih jauh yaitu kepedulian seorang pemimpin terhadap rakyatnya.

 

Metode yang Baik

Sebagai sebuah metode kampanye, blusukan bisa diartikan macam-macam, bisa negatif, positif atau netral. Tetapi sebagai sebuah metode pemerintahan blusukan bisa jadi adalah metode alternatif yang patut diambil. Ia metode yang baik untuk mewujudkan demokrasi yang esensial dan substantif.

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat yang menuntut partisipasi rakyat secara masif dan berkesinambungan; bukan hanya dalam mekanisme elektoral tetapi juga dalam pemerintahan sehari-hari. Dengan demikian demokrasi idealnya mewujudkan pemerintahan yang bottom up. Semua gagasan dan kebijakan pemerintahan adalah hasil dari aspirasi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam praktik demokrasi yang lebih modern, deliberasi ini menjadi isu sangat penting. Deliberasi diharapkan mengubah karakter mayoritarian dalam demokrasi menjadi demokrasi yang mencakup semua orang. Demokrasi yang deliberatif sebenarnya telah lama hidup di tengah masyarakat Indonesia dengan konsep musyawarah untuk mufakat. Sayang penyimpangan musyawarah untuk mufakat ini diselewengkan pada masa Orde Baru sehingga sering dianggap tidak merupakan demokrasi yang sebenarnya. Padahal jika dilakukan dengan mekanisme yang benar, musyawarah untuk mufakat ini dianggap jauh lebih baik daripada demorkasi mayoritarian yaitu demokrasi berdasarkan suara terbanyak.

Praktik demokrasi yang deliberatif ini menuntut adanya saluran-atau dalam istilah Jurgen Habermas- ruang publik yang luas. Selain itu demokrasi deliberatif juga membutuhkan komunikasi yang setara antara berbagai pihak yang terlibat. Di sinilah letak penting blusukan itu. Indonesia adalah negara yang menerapkan demokrasi prosedural mayoritarian. Sistem representasi yang dipraktikkan dianggap sering tidak berhasil mewujudkan tujuan idealnya. Sebaliknya, demokrasi representatif yang mayoritarian ini seringkali berubah menjadi sangat koruptif sehingga tidak mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Praktik blusukan ala Jokowi yang dipraktikkan sebagai walikota maupun sebagai Gubernur DKI Jakarta, sejauh ini berhasil menggali keinginan-keinginan masyarakat. Ia juga berhasil menyambung rasa antara elite pemerintahan maupun elite partai pada konstituen maupun masyarakat secara umum. Hal ini karena semangat  blusukan tadi  berakar pada keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel pada rakyat. Metode blusukan juga akan semakin menciptakan kondisi bagi pemerintahan yang akuntabel sehingga pertanggungjawaban pemimpin pada rakyat dan konstituennya menjadi lebih baik.

Apa yang dilakukan Jokowi tersebut adalah angin segar di tengah pesimisme publik terhadap elite pemerintahan dan elite politik. Sekarang, cara-cara Jokowi ini semakin banyak ditiru oleh elite lain baik di tingkat nasional maupun daerah. Bagi Penulis, peniruan ini tidak boleh ditanggapi secara pesimis atau bahkan sinis. Justru sebaliknya harus terus didorong. Akhirnya, kita berharap ia tidak hanya berhenti pada sebuah pencitraan, tetapi diartikan lebih lanjut sebagai upaya untuk mewujudkan demokrasi yang sebenarnya.

 

Penulis adalah kolumnis Suara Pembaruan.