Gagasan Penyatuan Zona Waktu Indonesia


Setelah sebelumnya dibagi dalam tiga bagian (Barat, Tengah, dan Timur), tak lama lagi Indonesia segera menerapkan penyatuan zona waktu. Gagasan untuk menyatukan zona waktu Indonesia dicetuskan oleh Tim Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Tim ini merekomendasikan agar Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) dijadikan sebagai patokan. Gagasan ini telah disampaikan kepada Presiden SBY dan telah disetujui oleh beliau. Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan bahwa penyeragaman zona waktu rencananya dilaksanakan pada kuartal IV (Oktober-Desember). Artinya, dalam waktu dekat ini pemerintah segera menerapkan kebijakan GMT +8.

Ada beberapa alasan dibalik munculnya gagasan penyatuan zona waktu Indonesia. Tim MP3EI mengatakan bahwa penyatuan zona waktu akan mengakselerasi pembangunan ekonomi. Penyatuan zona waktu menambah transaksi keuangan. Kebijakan ini membuat pasar modal dan pasar komoditas beraktivitas lebih awal. Lalu, kebijakan ini menghasilkan efisiensi anggaran dan efisiensi waktu bagi PNS dan karyawan swasta. Pemerintah juga ingin waktu Indonesia sama dengan Singapura dan Malaysia sehingga mampu bersaing dengan bursa-bursa di negara tersebut. Di samping itu, Indonesia ingin mengambil peluang keuntungan dari segi investasi asing dengan mempercepat dibukanya pasar modal di Indonesia lebih cepat 1 jam.

Dalam hemat penulis, kebijakan untuk menyeragamkan zona waktu adalah gagasan yang kurang tepat. Usul ini tidak banyak membawa manfaat. Pada tulisan ini, Penulis berada dalam posisi yang tidak setuju dengan gagasan tersebut. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar pendirian penulis.

Pertama, penyeragaman zona waktu bukan merupakan program yang seharusnya menjadi prioritas. Persoalan penyatuan zona waktu ini bukan sesuatu yang mendesak. Namun pemerintah membuatnya seperti mendesak. Sampai sejauh ini, tidak pernah ada persoalan dengan pembagian zona waktu. Baik wilayah barat, tengah, dan timur masih dapat beraktivitas seperti pada saat pertama kalinya penerapan pembagian zona waktu diberlakukan dan tidak ada masalah yang signifikan dengan pembagian waktu tersebut. Justru yang perlu dipersoalkan adalah kajian yang dilakukan pemerintah. Masyarakat tidak pernah diberi tahu seperti apa hasil kajiannya dan bagaimana metodenya. Di samping itu, ada sejumlah persoalan yang lebih penting dan segera diselesaikan pemerintah, yaitu persoalan penyerapan anggaran dan hasil pembangunan. Selama persoalan ini tidak selesai, maka pembagian zona waktu malah menjadi beban tersendiri, terutama bagi masyarakat.

Kedua, penyeragaman zona waktu tidak merefleksikan kearifan lokal dan otonomi daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik dan kekhasannya sendiri yang berdampak terhadap masyarakatnya. Dan hal yang lebih penting lagi, setiap masyarakat memiliki kearifan lokalnya masing-masing. Kearifan lokal itu terkait dengan penyikapan manusia terhadap alam. Selama ini, manusia membuat ritme kerja sesuai dengan alam. Kapan harus tidur, kapan memulai aktivitas, bahkan aktivitas manusia itu sendiri membutuhkan sinar matahari. Persoalannya, setiap zona waktu ini memiliki kondisi yang berbeda-beda. Contoh, terbitnya matahari sebagai awal aktivitas manusia lebih awal di Indonesia bagian timur, lalu bagian tengah dan terakhir bagian barat. Atas dasar inilah, masyarakat Jawa

Barat menciptakan sistem bertahan hidup yang berbeda dengan masyarakat Papua. Begitu juga masyarakat di Maluku yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka telah menciptakan sistem hidup untuk pulang pada saat matahari terbenam.

Mestinya, yang menetapkan pembagian waktu adalah daerah-daerah (minimal provinsi). Pemerintah pusat hanya memiliki kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Bentuk lain yang memperlihatkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah tidak sejalan dengan otonomi daerah adalah alasan ekonomi yang menjadi tujuan dari pemerintah. Akhirnya kita memaknai bahwa tindakan penyeragaman zona waktu sama seperti upaya pemerintah untuk mengontrol perekonomian daerah.

Tidak Memungkinkan

Ketiga, secara posisi tidak tepat. Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke dengan rentang sekitar 5.236 km. Secara geografis, kondisi yang luas ini tidak memungkinkan untuk diterapkan penyeragaman waktu. Ada kondisi seperti terang dan gelap, cuaca, dan faktor alam lain yang membuat Sabang sampai Merauke ini dikondisikan dalam zona waktu yang berbeda. Bukankah pembagian waktu dunia juga mengikuti kondisi alam dan frekuensi sinar matahari menyinari suatu daerah? Kita tentu dapat merasakan manfaat kehadiran matahari dalam hitungan jam yang sekarang. Jika zona penyeragaman dilakukan, maka kita akan kehilangan 1 jam dari manfaat matahari dan kehilangan 1 jam dalam memanfaatkan kehidupan kita.

Keempat, penyeragaman waktu tidak serta merta membuat produktivitas masyarakat meningkat. Penulis setuju dengan pendapat Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa selama ini negara-negara yang memiliki luas yang besar seperti Amerika Serikat dan Australia memiliki banyak zona waktu yang berbeda, dan itu tidak mengurangi produktivitas mereka. Justru dengan wilayah yang luas dan zona waktu yang bearanekaragam, masyarakat dituntut untuk lebih produktif dalam melakukan aktivitasnya, apalagi dalam melakukan kegiatan antar pulau atau daerah yang berbeda zona waktunya.

Kelima, peningkatan kinerja pasar modal belum tentu meningkat dengan adanya penyeragaman zona waktu. Ada yang mengatakan bahwa kinerja pasar modal kita kalah bersaing dengan Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, dan China, yang zona waktunya lebih cepat satu jam dari Indonesia. Kalau permasalahannya adalah waktu operasional pasar modal, maka selayaknya yang dimajukan adalah jam operasional dari pasar modal tersebut, bukan wilayah Indonesia. Apabila selama ini pasar modal buka dari jam 9:00 WIB, mungkin jam operasionalnya dapat diubah menjadi jam 7:00 WIB atau 6:00 WIB.

Kesimpulannya, dibanding dengan keuntungan yang didapat, penyatuan zona waktu justru berpotensi lebih merugikan. Alih-alih memacu produktivitas, penyatuan zona waktu justru lebih berpotensi merugikan produktivitas, menghilangkan sistem sosial dan budaya daerah serta mengingkari karakter geografis Indonesia yang mempunyai bentangan bujur yang besar. Keinginan untuk meniru negara lain seharusnya dipikirkan ulang karena karakter geografis serta sosial budaya Indonesia tentu berbeda dibandingkan dengan negara lain.

 

Penulis adalah kolumnis Suara Pembaruan.