Lemahnya Perlindungan TKI


Nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kembali menjadi perbincangan akhir-akhir ini, menyela hiruk pikuk dialog tentang politik domestik maupun manca negara. Semuanya dipicu oleh dugaan pemerkosaan TKI perempuan Indonesia oleh tiga Polisi Diraja Manusia (PDM) yang justru terjadi di kantor polisi negara itu, tempat di mana seharusnya setiap orang mendapatkan perlindungan dan pelayanan. Sorotan segera tertuju mengenai lemahnya perlindungan pemerintah terhadap tenaga kerja migran ini.

Lemahnya perlindungan terhadap TKI adalah fenomena kronis kita. Tenaga Kerja Indonesia senasib dengan guru di masa lalu (dan mungkin juga sebagian masih terjadi di masa kini), yaitu pada mereka disematkan frasa-frasa pemuliaan dan penghargaan seperti ‘pahlawan devisa’ namun sebaliknya pada kenyataannya, mereka tidak mendapatkan pelayanan negara dalam kapasitas yang mencukupi dan memadai. Jasa mereka dalam menghasilkan devisa terus diajukan dalam ruang publik oleh pemerintah, namun ketika mereka mendapat masalah, negara dan pemerintah seperti tak hadir dalam wujud yang dibutuhkan.

Indonesia setidaknya mempunyai 6,5 juta orang TKI. Dari jumlah tersebut remitansi dana yang didapat dari TKI berjumlah Rp 65 triliun tahun 2011. Sebelumnya angkanya berada pada kisaran Rp 57 triliun. Ternyata, dari dana sebesar itu, yang dikembalikan untuk mengurus TKI hanya sekitar Rp 400 miliar pada tahun 2012 atau sekitar 0,6% dari dana remitansi. Sebelumnya prosentasi dana atau anggaran yang dikembalikan untuk pengurusan TKI oleh pemerintah lebih sedikit. Dana itu masih terhitung kecil, itupun jika semuanya benar-benar dipakai untuk perlindungan atau dengan asumsi tidak ada pemborosan anggaran maupun korupsi. Dana tersebut sangat kurang memadai jika dilihat dari besarnya jumlah TKI dan cakupan penempatan TKI yang meliputi banyak negara. Tidak heran jika DPR mendesak agar anggaran perlindungan TKI ditambah.

Namun sebenarnya, masalah TKI bukan hanya meliputi penganggaran meskipun masalah ini juga sangat penting. Selama ini perlindungan terhadap TKI bagi banyak pengamat disebabkan oleh lemahnya political will dari pemerintah. Pemerintah Indonesia dianggap mempunyai dua kesalahan dalam mengurus buruh migrannya: pertama, lemahnya diplomasi dalam sektor ketenagakerjaan dengan negara tujuan pengiriman TKI. Hal ini dibuktikan dengan ‘selalu mengalahnya’ Indonesia dalam negosiasi jika menyangkut kondisi-kondisi dan syarat kerja bagi TKI. Dalam soal pengupahan misalnya, Indonesia adalah salah satu negara pengirim buruh migran dengan gaji paling rendah. Di Malaysia, buruh Indonesia hanya digaji antara 400 hingga 500 ringgit. Angka ini jauh lebih rendah dibanding buruh migran dari Filipina yang minimal 800 ringgit.

Hal yang sama terjadi pada penentuan kondisi kerja seperti kontrak lingkup pekerjaan. Buruh migran Indonesia pada umumnya tidak mempunyai kontrak yang mencakup persoalan mendasar. Sebagai contoh, kontrak tenaga kerja untuk pembantu rumah tangga seringkali tidak jelas. Mereka mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga atau bahkan pekerjaan yang seharusnya tidak ditangani oleh seorang PRT. Kembali lagi melakukan perbandingan dengan Filipina, PRT dari negara itu mengerjakan tugas atau pekerjaan mereka hanya pada apa yang tertulis di kontrak. Misalnya, kontrak mereka hanya mengurus bayi, maka pekerjaan mereka juga hanya itu. Kalau tugas mereka memasak dan membersihkan rumah, maka mereka hanya mau mengerjakan itu. Jam kerja mereka juga jelas dalam kontrak sehingga kelebihan jam kerja akan dihitung lembur. Berbeda dengan TKI kita yang bisa bekerja, bahkan dalam kasus-kasus tertentu, mencapai 20 jam.

Kedua, pemerintah Indonesia juga dianggap gagal karena gagal memberikan bekal yang cukup dalam hal pengiriman TKI. Pemerintah dianggap tidak mampu menciptakan TKI yang berkualitas seperti negara lain. Tentu saja kualitas dalam hal ini bukan sekadar kualitas teknis seperti kemampuan kerja. Dalam banyak hal TKI bahkan dikenal sebagai pekerja yang rajin dan berdedikasi tinggi. Namun di sisi lain, TKI juga lemah dalam pemahaman kultural terhadap negara tujuan dan lemah dalam pengetahuan dan kemampuan hukum.

Mengenai pemahaman hukum, ini adalah salah satu titik yang sangat lemah bagi TKI. Umumnya orang Indonesia pada strata tertentu tidak cukup paham hukum, bahkan ketika mereka di dalam negeri. Indeks kesadaran hukum orang Indonesia terhitung sangat rendah. Pola-pola penyelesaian konflik dengan cara musyawarah atau pendekatan kultural menjadi sangat lumrah di Indonesia. Hal ini sudah menjadi budaya dan kemudian dibawa ketika mereka menjadi buruh migran. Masalahnya adalah budaya seperti itu tidak selalu dimiliki oleh negara tujuan. Bagaimanapun relasi buruh-majikan, apalagi yang antar negara, lebih banyak berkaitan pada masalah hukum. Oleh karena itu, pemahaman dan keberanian untuk berurusan dengan hukum harus ditanamkan pada TKI. Lagi-lagi mengambil sampel tenaga kerja migran Filipina sebagai contoh, buruh migran Filipina sejak semula dibekali dengan pemahaman dan keberanian dalam urusan hukum. Dengan demikian mereka punya mekanisme proteksi yang tidak hanya dilakukan oleh negara tetapi secara aktif juga dilakukan oleh tenaga kerja itu sendiri.

 

Solusi

Indonesia punya dilema soal pengiriman buruh migran. Di satu sisi ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri belum cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang semakin meningkat. Namun di sisi lain, kasus demi kasus menimpa TKI. Berdasarkan catatan BNP2TKI, setidaknya ada 39.000 kasus yang menimpa TKI sampai saat ini. Oleh karena itu, penyelesaian masalah TKI sebenarnya harus dilakukan secara simultan dan sistematis di kedua lingkup tersebut. Di dalam negeri, pemerintah harus meningkatkan kinerjanya untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja.

Sementara di luar negeri, perlindungan terhadap TKI harus terus ditingkatkan. Pertama, dalam kaitan dengan kasus yang sering terjadi di Malaysia dan Arab Saudi, pemerintah harus mampu melobi pemerintah di kedua negara tujuan tersebut agar mau meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya. Dengan ratifikasi tersebut, akan ada penyesuaian UU di dua negara tersebut sehingga TKI akan makin mendapat jaminan hukum. Kedua, jika pun pemerintah belum bisa menghentikan pengiriman TKI yang low skilled, moratorium harus dilakukan pada negara-negara yang punya kasus tindak kekerasan tinggi terhadap TKI seperti Malaysia dan Arab Saudi. Selanjutnya harus dicari negara tujuan yang punya perlindungan buruh migran yang lebih baik seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong.

Ketiga, pemerintah harus bisa memaksa Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk lebih bertanggung jawab terhadap keselamatan dan jaminan hukum TKI yang dikirimnya. Jadi, tidak hanya melakukan pengiriman, tetapi juga pengawasan terhadap buruh yang disalurkan beserta pendampingan-pendampingan yang berkelanjutan. Dengan demikian pemerintah tidak terlalu terbebani untuk menanggung pengawasan dan pendampingan seluruh TKI yang saat ini mencapai 6,5 juta.

Perlindungan tenaga kerja melibatkan berbagai aspek yang saling terkait. Masalahnya terentang dari pola kebijakan dan politik perlindungan tenaga kerja sampai dengan sistem atau politik penganggaran serta jaminan dari PJTKI. Selain itu, ia juga melibatkan sistem budaya hukum masyarakat Indonesia yang akan dibawa dalam perantauannya selama menjadi buruh migran. Oleh karenanya diperlukan kerjasama semua pihak untuk menangani masalah ini. Semuanya tentu saja harus dilandasi oleh political will dari pemerintah. Tanpa political will, perlindungan terhadap TKI hanya akan sebatas lips service daripada kenyataan.

 

Penulis adalah kolumnis Suara Pembaruan.