Optimisme di tahun 2013


Selamat Tahun Baru 2013. Kembang api bersahutan pada saat malam pergantian tahun di banyak kota. Suasana meriah dan ceria, selamat untuk seluruh warga, dan selamat untuk Bangsa Indonesia.

Awal itu penting dan selalu penting. Ia adalah titik di mana kita meninggalkan masa lalu dan melangkah ke arah pintu masa depan. Inilah titik di mana kita melihat segalanya jadi mungkin, tempat di mana optimisme menyala untuk menuju kecemerlangan dan kejayaan. Tahun yang lalu sebagaimana lazimnya tahun-tahun belakangan ini penuh dengan dinamika politik, hukum dan sosial. Hiruk-pikuk yang menyita perhatian dan seringkali menyandera pembangunan negara. Ini adalah harga yang harus dibayar oleh negara yang sedang membangun diri menuju konsolidasi demokrasi. Di era menuju konsolidasi demokrasi, banyak aktor yang menjadi penumpang gelap, mencoba memanfaatkan sisi lemah demokrasi. Sisi lemah itu menurut Michael Mann adalah demokrasi yang prosedural dan kemudian dimanfaatkan untuk memperoleh kepentingan-kepentingan pribadi.

Para penumpang gelap itu ada di segala profesi, baik politisi, birokrat, maupun aktor-aktor ekonomi. Mereka membentuk satu jaringan oligarkis yang mirip mafia. Masing-masing punya kepentingan ekonomi dan politik dan berusaha saling melindungi. Pada saat yang sama sebenarnya masing-masing aktor tersandera oleh aktor yang lain. Pada taraf seperti itu, timbul kebingungan mengenai mana yang benar dan mana yang salah karena ketiadaan landasan moral demokratis yang sebenarnya merupakan aspek suprastruktur yang paling menentukan dalam pembangunan politik. Tanpa aspek suprastruktur berupa nilai-nilai demokratis tersebut, prosedur demokrasi itu seperti kosong, indah karena seolah terjalin sempurna, namun hanya berhenti pada aksesori semata.

Menurut Vedi R Hadiz, dalam konteks Indonesia, kerumitan dalam pola-pola korupsi baik di tingkat politik maupun pemerintahan adalah hasil dari warisan struktur yang sudah terbentuk jauh sebelum reformasi yaitu pada era Orde Baru. Kekuatan-kekuatan (yang disebut Vedi Hadiz) predatoris berusaha memanfaatkan demokrasi agar sama-sama menguntungkan dibanding pada saat zaman otoritarianisme. Kekuatan predatoris itu tidak hanya bersarang di lembaga resmi semacam lembaga pemerintahan atau partai politik, tetapi juga bersarang di lembaga-lembaga non formal seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi masyarakat, media dan lain sebagainya. Mereka bekerja sama atau saling menyandera secara ekonomi dan politik dengan aktor-aktor politik formal maupun aktor ekonomi.

Dan inilah yang kita alami sekarang. Ruh demokrasi belum juga menjiwai setiap elemen nasional. Kita berjalan dan bangga dengan demokrasi yang masih sebatas aksesori. Budaya demokrasi belum kita punya dan tujuan demokrasi seperti jalan panjang yang berliku tanpa kita tahu dimana akan berujung.

 

Optimis

Namun demikian, tidak ada alasan untuk bersikap pesimis dengan apa yang kita alami sekarang. Tidak ada jalan keluar dari segala keruwetan ini kecuali dengan menjiwai ruh demokrasi itu sendiri. Nilai-nilai demokrasi harus segera kita sematkan pada prosedur demokrasi yang sekarang kita jalani. Sebabnya adalah bahwa mundur dan menyerah dari era konsolidasi demokrasi juga bukan pilihan tepat. Kembali pada otoritarianisme mungkin akan menyelesaikan masalah kita untuk sementara, tapi tetap akan menyimpan bom waktu yang akan meledak kapan saja di masa mendatang.

Jadi, di tahun yang baru ini marilah kita perkuat komitmen kita untuk tetap menjadikan demokrasi sebagai -meminjam istilah Larry Diamond- “The Only Game in Town”. Satu-satunya aturan main yang kita sepakati untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Kuncinya terletak pada bagaimana kita membangun sistem dan partisipasi yang benar-benar melibatkan rakyat secara sehat. Lupakan harapan kita terhadap munculnya seorang ratu adil, satria piningit atau sosok-sosok mesianistik lainnya. Sosok mesianistik hanya ada dalam pemerintahan otoriter atau despot di mana kebaikan sebuah masyarakat sangat tergantung dari kualitas moral pemimpinnya. Dalam demokrasi, kebaikan masyarakat terletak pada kebaikan masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat punya kualitas rasional, emosional, dan moral yang baik, maka ia akan tercermin dalam pemerintahan yang akan kembali pada rakyat itu sendiri. Itulah pemerintahan yang disebut dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Itulah sebabnya pembangunan partisipasi rakyat adalah syarat mutlak. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi sebuah keharusan. Bukan hanya pemerintah yang bertugas, tetapi juga civil society, partai politik dan media massa. Dan, bukan hanya pendidikan verbal yang harus disampaikan tapi lebih dari itu, pendidikan politik harus merupakan pembangunan struktural, pembangunan yang masuk dalam relasi-relasi antara pemerintah, lembaga yudikatif, legislatif dan publik secara langsung.

 

Sandera Pragmatisme

Pembangunan politik tersebut akan gagal hanya dengan satu kesalahan oleh salah satu aktor politik. Kesalahan tersebut adalah pragmatisme aktor untuk mencari keuntungan pribadi. Di Indonesia hal ini terus terjadi. Pembangunan politik hanya berhenti pada batas retorika karena pada pelaksanaannya masing-masing aktor tetap berada dalam ideologi aslinya: pragmatisme. Untuk menghindari hal tersebut satu-satunya jalan adalah penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya koersif yang memaksa setiap aktor untuk mematuhi aturan main yang sudah disepakati. Tanpa sikap tegas hukum yang tanpa pandang bulu terhadap bentuk-bentuk pelanggaran, maka pembangunan politik kembali akan berbalik arah pada keruwetan yang sama.

Jadi, agenda besar tahun 2013 yang menurut Penulis seharusnya menjadi prioritas adalah penegakan aturan main, penegakan hukum dan penegakan semangat kepastian hukum. Semuanya bisa dimulai dengan reformasi lembaga hukum dan lembaga birokrasi yang terkait dengan hukum. Lembaga birokrasi yang terkait dengan hukum sangat penting direformasi karena pada lini ini pula potensi penyimpangan hukum bisa bermula. Selain itu, semua juga kembali pada rakyat. Pengawasan atau supervisi langsung rakyat terhadap proses-proses hukum baik yang menyangkut hukum umum, ekonomi maupun politik harus menjadi perhatian rakyat. Agregasi suara rakyat sampai saat ini masih cukup efektif untuk paling tidak mengurangi potensi penyimpangan kekuasaan dalam bidang hukum.

Pada akhirnya, Penulis ingin menggarisbawahi bahwa jalan keluar itu sebenarnya ada dan akan selalu ada bagi mereka yang optimistis. Berbagai keruwetan yang terjadi di negara kita sebenarnya sudah sering dibahas dan dikupas oleh sekian banyak ahli. Hanya memang pelaksanaannya kembali lagi tertinggal dari kemajuan konsep-konsep solusi yang pernah dimuat. Pada taraf kebuntuan ini, sekali lagi Penulis mengajak kepada seluruh rakyat untuk sadar politik dan sadar hukum. Kedua bidang itu menentukan baik buruknya kondisi yang kita alami. Jangan mengandalkan elite semata, tetapi teruslah meningkatkan partisipasi masing-masing dalam politik dan hukum. Dengan demikian, setiap kita akan menjadi pelaku langsung dari revitalisasi aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Penulis adalah kolumnis Suara Pembaruan.