Pelajaran dari Lampung Selatan


Pelajaran dari Lampung Selatan

Oleh : Jerry Sambuaga

Sebagai sebuah negara, Indonesia makin menghadapi tantangan yang tidak mudah dewasa ini. Tantangan internal dan eksternal terjalin saling kait mengait membentuk kompleksitas permasalahan. Salah satunya adalah friksi sosial yang semakin tajam. Selepas Reformasi 1998 yang mengantarkan kita pada sistem demokrasi dan otonomi daerah, terjadi perubahan kesadaran politik identitas berupa penguatan isu-isu sektarianisme dan kedaerahan. Salah satunya meletus dalam konflik di Lampung Selatan beberapa hari yang lalu.

Masalahnya barangkali tidak sekadar kriminalitas yang melibatkan beberapa pemuda yang mengganggu dua orang gadis di jalan, tetapi jauh lebih dalam daripada itu. Peristiwa kriminalitas yang terjadi hanyalah pencetus dari sebuah masalah besar yang dipendam dan tak mampu diselesaikan. Ada yang berpendapat bahwa itu terjadi karena kurangnya pembauran, kesenjangan antara penduduk asli dan pendatang, serta lebih luas lagi dan beberapa argumen lainnya. Satu benang merah yang bisa ditarik dari peristiwa tersebut adalah hilangnya kebersamaan atau integrasi sosial dari elemen-elemen yang ada di Lampung Selatan. Isu identitas menjadi mengemuka ketika tidak ada lagi asosiasi-asosiasi yang mampu memecah konsentrasi pengaitan antara peristiwa-peristiwa yang melibatkan dua kelompok. Primordialisme kemudian dijadikan landasan pembenaran bagi tindakan anarkis. Akibatnya segregasi timbul dan menguat untuk kemudian disalurkan dalam nafsu untuk saling melenyapkan.

Hal itu tidak hanya terjadi di Lampung Selatan, tetapi sedang marak terjadi di Indonesia. Penyebabnya mungkin bisa kita alamatkan pada faktor eksternal yaitu globalisasi yang menjadi aturan tatanan pergaulan internasional saat ini. Globalisasi menjadi sarana pertukaran ide-ide ‘pembebasan’ dan atau diskursus mengenai hak-hak marjinal di tengah pembangunan yang didominasi oleh identitas-identitas atau kelas sosial tertentu. Globalisasi juga menjadi sarana menguatnya ide keagamaan yang merasa tertindas oleh laju roda zaman yang dialamatkan kepada entitas lain yang dianggap represif dan koersif. Pada tahap selanjutnya, sebagian orang membedah persoalan-persoalan yang menyangkut diri dan kelompoknya dengan kerangka pemikiran tersebut dan membangkitkan keinginan untuk mengubah secara radikal keadaan yang ada. Mereka gagal memahami faktor-faktor lain yang sebenarnya ada secara bersama-sama dengan faktor identitas yang menimbulkan masalah-masalah yang mereka alami.

 

Faktor Internal

Namun, menurut hemat Penulis, daripada terus menerus mengeluh terhadap kondisi eksternal yang mengubah relasi-relasi yang ada, Penulis lebih setuju untuk berkaca pada kesalahan-kesalahan yang kita buat sendiri. Faktor internal tersebut adalah lemahnya kemampuan kita untuk membangun bangsa kita sendiri secara sistematis dan berkesinambungan (sustainable nation building). Hampir tujuh dekade Indonesia merdeka dan lebih dari delapan dekade Sumpah Pemuda, kita masih gagap mendefinisikan diri kita sendiri.

Semula kita sadar bahwa kita adalah entitas politik dan sosial budaya yang terdiri dari sekian ratus etnis, bahasa dan agama yang menyatukan diri dalam sebuah tekad dan semangat bernama Indonesia. Namun dalam perjalanannya kita lupa membesarkan dan menumbuhkan tekad itu dalam keseharian baik dalam praktik-praktik hubungan sosial, hubungan politis, birokratis dan sebagainya. Beberapa simpul persatuan memang berhasil kita jalin seperti dalam partai politik yang relatif lebih egalitarian, namun pada saat yang sama kita gagal menjalin simpul-simpul lain.

Dalam jangka waktu yang lama, kita terlalu dininabobokan dengan upaya penyeragaman (uniformisasi) terhadap apa yang kita yakini sebagai entitas yang satu tersebut. Padahal jika kita konsisten, kesatuan itu bukanlah kesatuan yang monolitik dan mono-identity, tetapi sangat plural. Keinginan untuk menyatukan pluralitas itu demikian mengemuka sehingga menghapuskan ingatan kita pada tekad pembentukan bangsa ini semula. Lalu, seperti kata Ernest Renan, pengakuan terhadap satu jiwa, satu semangat, satu persamaan nasib tersebut meluntur dan kita kembali pada legitimasi politik tradisional yang dalam konteks Indonesia berupa kesukuan dan kedaerahan.

Reformasi sebenarnya harus dipandang sebagai pintu baru yang membuka mata kita terhadap tumpukan masalah yang tersimpan bak bom waktu di tengah riasan yang membuat kita seolah-olah baik-baik saja atau bahkan terlihat cantik di luar. Namun pada saat yang sama, sistem pengelolaan sosial politik dan pemerintahan belum mengubah paradigmanya dari paradigma yang lama menuju paradigma yang pluralis tersebut.

 

Solusi

Apa yang diuraikan di atas tersebut kita saksikan di Lampung Selatan yang menjadi fokus kajian kita kali ini. Pesatnya pembangunan fisik tidak diiringi dengan kegesitan penyelenggara pemerintahan untuk menjalin simpul-simpul asosiasi sosial sehingga melunturkan identifikasi etnisitas. Benar bahwa masalahnya sudah terjadi sejak lama, namun salah juga jika kita semata-mata menyalahkan masa lalu tanpa melakukan langkah-langkah cerdas dan tepat untuk mereduksi bom waktu yang tersimpan. Pada kasus Lampung Selatan, kita bisa mengambil solusi yang ditawarkan Mantan Wapres Jusuf Kalla: buatlah masyarakat bersatu: di pasar, di sekolah, di lembaga-lembaga yang dibuat untuk melebur segregasi kesukuan.

Lebih lanjut, kita harus memandang persoalan di Lampung Selatan sebagai sebuah pelajaran berharga untuk membangun sebuah basis asosiasi sosial yang bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka sendiri dalam jalan yang memanfaatkan kearifan lokal. Pembentukan basis asosiasi sosial tersebut akan menjalin komunikasi antar kelompok sehingga mampu mendeteksi kebutuhan-kebutuhan mereka, mengidentifikasi konflik-konflik yang muncul dan mencari solusi atas konflik tersebut. Pada asosiasi berbasis partisipasi masyarakat ini, masyarakat akan semakin cerdas dalam menyikapi persoalan sehingga eskalasi dan intensifikasi konflik bisa dikelola dengan baik. Ini tentu akan mengurangi beban pemerintah dan penegak hukum sehingga kerukunan masyarakat akan makin terjaga.

Solusi lainnya yang bisa kita ambil adalah dengan terus melakukan pendidikan sosial politik baik lewat lembaga pendidikan formal maupun non formal mengenai kewarganegaraan. Jika kita mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura dan Amerika Serikat, hal ini akan jelas dalam kedua pemerintah tersebut. Sampai saat ini di Singapura dan Amerika Serikat selalu diajarkan apa makna Amerika Serikat dan apa makna menjadi warga Amerika Serikat. Dari situ diajarkan nilai patriotisme dan nasionalisme.

Selama ini kita memang telah menerapkan sistem pendidikan kewargaan dan kewarganegaraan di sekolah-sekolah. Tetapi sejauh yang Penulis pantau, setidaknya ada dua kelemahan mendasar dari sistem pendidikan kewargaan dan kewarganegaraan di Indonesia: pertama, parameter-parameter yang disusun untuk menilai kesuksesan pendidikan tersebut masih sebatas pada ukuran-ukuran fisik formal berupa nilai-nilai yang ada di rapor. Ia tidak memberikan standar kompetensi yang benar-benar praktis dan gampang terinternalisasi dalam alam pikiran alam bawah sadar anak didik.

Kedua, pendidikan tersebut seringkali kontradiktif dengan kondisi faktual yang mereka alami. Kesenjangan sosial ekonomi seringkali terpapar secara nyata dan menggiring pada segregasi sosial tersebut. Artinya, ada ketidakkoherenan antara pendidikan formal dengan kondisi faktual yang dihadapi. Akibatnya pelajaran yang didapat hanya berhenti pada catatan-catatan yang tidak berarti apa-apa dalam kenyataan sehari-hari.

Akhirnya, sekali lagi kita harus menyadari bahwa peristiwa Lampung Selatan akan sangat mungkin terjadi dan berulang di daerah lain mengingat hampir semua daerah di Indonesia sekarang adalah daerah yang plural. Tanpa adanya upaya serius untuk mulai membangun bangsa (nation building) yang sistematis dan berkelanjutan, kita seolah-olah sedang menunggu saat perpecahan sosial dan perpecahan nasional terjadi. Tanpa akselerasi serius dalam pembangunan integrasi sosial yang berbasis pada partisipasi masyarakat, suatu saat kita mungkin akan mengenal Indonesia hanya dari buku sejarah.

 

Penulis adalah kolumnis Suara Pembaruan.