Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik


Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik

Oleh : Jerry Sambuaga

 

Salah satu instrumen baru Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses pendaftaran dan verifikasi administrasi calon peserta Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2014 bernama Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Sistem ini muncul dalam bentuk online. Namun belakangan, Sipol menuai kritik dari partai politik. Sebagian besar menganggap bahwa Sipol memberatkan dan menyebabkan karut marut proses pendaftaran dan pemenuhan syarat kualifikasi peserta Pileg.

Bahkan beberapa hari yang lalu, sebanyak tujuh partai politik mengajukan judicial review UU Pileg (UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pokok persoalannya adalah proses pendaftaran dan verifikasi yang dinilai memberatkan.

Dalam panduan yang diterbitkan KPU, Sipol sengaja dibangun KPU dengan dua tujuan. Pertama, Sipol dapat membantu KPU dan partai politik dalam proses pendaftaran dan verifikasi. Kedua, Sipol diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan proses pendaftaran dan verifikasi berkas pendaftaran. KPU berpendapat bahwa mereka berhak menetapkan instrumen untuk verifikasi administrasi. KPU mengklaim keberadaan Sipol membuat proses penelitian berkas semakin profesional dan transparan. Sigit Pamungkas, anggota KPU 2012-2017, mengatakan bahwa Sipol hanyalah instrumen untuk mendukung proses verifikasi dan bukan untuk menentukan lolos tidaknya suatu parpol.

Dalam tulisan ini, posisi Penulis ada pada pihak yang tidak setuju dengan pihak yang menempatkan Sipol sebagai instrumen verifikasi administrasi. Hemat penulis, persoalan yang muncul selama masa pendaftaran peserta pemilu melalui Sipol memberi sinyal negatif bagi demokrasi di Indonesia. Persoalan Sipol menyangkut kualitas pelaksanaan pemilu. Contoh di Cilegon, hingga 11 Oktober 2012, baru tiga partai politik yang mengisi data Sipol. Itupun belum lengkap semua. Begitupun dengan calon peserta di tingkat nasional yang belum memasukkan datanya dalam Sipol. Lantas, bagaimana jika mereka tidak bisa memenuhi syarat Sipol? Jika hari ini adalah hari terakhir perbaikan berkas persyaratan, maka dapat dimungkinkan tidak ada peserta dalam Pileg karena tidak bisa memenuhi keharusan untuk mengisi data di Sipol. Lalu, jika bukan sebagai instrumen penilaian, maka mengapa sistem yang memberatkan ini tetap dipertahankan?

 

Belum Layak

Ketidaksetujuan Penulis atas Sipol tidak hanya apa yang disebutkan di atas. Ada tiga argumen mengapa Sipol ini belum layak menjadi instrumen penilaian verifikasi berkas oleh KPU. Pertama, menyangkut profesionalitas KPU. Kualitas Pemilu juga ditentukan oleh profesionalitas penyelenggara Pemilu. Salah satu cara untuk melihat profesionalitas KPU adalah dari aspek teknis. Dari aspek ini, Penulis melihat bahwa ada persoalan dengan profesionalitas KPU. Partai politik diberikan beban tambahan akibat keharusan mengisi data oleh partai politik masing-masing. Mestinya, pekerjaan seperti ini dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Lalu muncul persoalan kesulitan memasukkan data dan kesalahan output data. Partai Golkar menemukan dua persoalan teknis seperti perbedaan tahun lahir yang keluar di Sipol dan memunculkan data Kartu Tanda Anggota (KTA) per kecamatan padahal tidak diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya dari segi sosialisasi. Mestinya program Sipol ini dijelaskan sejak awal pendaftaran kepada pendaftar dan masyarakat. Namun, Penulis melihat ada kesan mendadak. Belum ada sosialisasi yang utuh hingga ke tingkat daerah sehingga memicu kekhawatiran pengurus di daerah. Sistem ini juga belum diujikan (misalnya di beberapa perguruan tinggi) dan sertifikasi dari lembaga tertentu. Lalu, dari segi waktu. Penulis melihat adanya waktu yang terbatas padahal persyaratan cukup berat memperlihatkan kelemahan KPU dalam mengatur waktu dan kesungguhan upaya KPU dalam meminimalisasi persoalan yang muncul seperti saat ini.

Kedua, pemilu yang demokratis dan berkualitas juga disokong oleh peran masyarakat dan parpol untuk mengawal tahapan-tahapan Pemilu untuk memperkecil kesalahan teknis. Tindakan ideal yang perlu dilakukan oleh KPU adalah membuka akses data mengenai pendaftaran dan verifikasi faktual. Bawaslu saja mengalami sulitnya mengakses data partai politik sebagai bagian dari pengawasan proses pendaftaran dan verifikasi. Selama masa pendaftaran melalui Sipol, masyarakat juga kesulitan untuk mengawasi jalannya proses melalui Sipol. Hingga saat ini, 33 partai politik masih mengisi data. Artinya, data tersebut belum lengkap dan belum bisa diakses oleh publik secara utuh. Lantas, bagaimana masyarakat bisa memberikan tanggapan dan mengawasi proses pendaftaran calon peserta Pileg jika data belum lengkap?

Selain masyarakat, partai politik juga mengalami kesulitan dalam pengawasan tahap pendaftaran dan verifikasi berkas. Partai politik mestinya juga menjadi pengawas bagi partai politik lainnya. Persoalan dengan Sipol membuat partai politik disibukkan oleh usaha untuk mengumpulkan persyaratan dan memasukkannya dalam Sipol. Energi partai politik cukup terkuras untuk mengurusi proses administrasi. Pengawasan yang dilakukan antar partai semakin tidak maksimal (atau bahkan tidak ada?)

Ketiga, Penulis berharap bahwa setiap tahapan disokong oleh aturan atau dasar hukum agar proses ini berjalan konstitusional. Untuk proses pendaftaran ini, KPU telah mengeluarkan Peraturan KPU No. 12 tahun 2012. Persoalannya, Sipol ini tak disokong oleh aturan hukum yang jelas. Tak ada satu pasal dalam peraturan KPU yang menjelaskan mengenai Sipol. Anggota KPU, Ida Budhiati mengatakan bahwa dasar hukum Sipol adalah Peraturan KPU No. 8 tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif. Namun, tidak ada penyebutan secara eksplisit dan tersurat mengenai penggunaan Sipol. Dalam hemat penulis, setiap sistem atau instrumen mesti didasari oleh aturan hukum sehingga tetap menjaga penyelenggaraan yang jujur, akuntabel, dan berkualitas. Selama tidak ada aturan hukum yang jelas, maka Sipol rawan untuk digugat oleh partai politik. Konsekuensinya, tahapan penyelenggaraan Pemilu semakin lama karena menunggu hasil gugatan.

Penggunaan Sipol memang layak diberikan apresiasi. Namun, tiga pendapat penulis di atas mewakili kekhawatiran masyarakat akan kualitas penyelenggaraan Pileg tahun 2014 mendatang. Tiga pengalaman pelaksanaan Pileg yang lalu seharusnya menjadi pengalaman berharga. Masalahnya, penggunaan Sipol memperbesar kekhawatiran kita terhadap masa depan pemilu. Masalah profesionalitas KPU yang kurang, pengawasan yang lemah dari masyarakat dan partai politik akibat kelemahan dari Sipol, serta ketiadaan perangkat hukum yang jelas mestinya tidak terjadi manakala KPU mempersiapkan dan me-list solusi atas persoalan ini sejak lama. Mudah-mudahan sejumlah permasalahan yang diakibatkan dari Sipol ini dapat menjadi pelajaran untuk meningkatkan kapabilitas KPU ke depannya dalam menyelenggarakan Pemilu yang lebih baik.

 

Penulis adalah kolumnis Suara Pembaruan.