Penguatan DPD RI


Penguatan DPD RI

Oleh : Jerry Sambuaga

Pada 14 September 2012, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendaftarkan gugatan judicial review Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) No. 27 Tahun 2009 dan Undang-Undang P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) No. 12 Tahun 2011 ke MK (Mahkamah Konstitusi). Menurut I Wayan Sudirta, Ketua Tim Litigasi Uji Materi DPD RI, ada tiga hal besar yang akan diujikan ke MK, yakni terkait dengan posisi DPD dalam pembahasan Prolegnas, RUU inisiatif DPD yang tidak ada tindak lanjut, dan posisi DPD dalam pembahasan RUU tertentu. Apa yang dilakukan DPD ini merupakan langkah yang strategis. Sebab, persoalan lemahnya wewenang DPD adalah kenyataan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Persoalan inilah yang diyakini sebagai salah satu sebab belum optimalnya peran DPD.

Di samping mengenai tugas dan wewenang, masih ada persoalan lain yang menyangkut keberadaan DPD. Persoalan tersebut adalah eksistensi DPD (termasuk anggotanya) dan manfaatnya bagi provinsi masing-masing. Pertama, penulis mengapresiasi salah satu tampilan dalam laman DPD berupa polling dengan pertanyaan “Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi di mana Anda tinggal sekarang?” Polling ini memang sederhana dan tanpa metode ilmiah yang ketat, namun cukup menggambarkan posisi anggota DPD di mata masyarakat. Sebanyak 60% dari total 2081 voters tidak tahu satupun nama anggota DPD yang mewakili provinsi mereka.

Kedua, masyarakat mengeluhkan kinerja DPD yang belum memberi kontribusi bagi pembangunan daerah mereka. Misalnya, anggota DPRD Mamuju Provinsi Sulawesi Barat yang mempertanyakan kinerja anggota DPD dari provinsi tersebut. Ia kecewa sekaligus mempertanyakan kontribusi anggota DPD bagi pembangunan Sulawesi Barat.

Sebenarnya, permasalahan yang terjadi dengan DPD ini cukup penting mengingat kinerja DPR RI yang belum optimal. Pada masa sidang 2011-2012, dari 12 RUU prioritas, hanya 2 RUU yang telah disahkan menjadi UU. Lalu, dari awal 2012 hingga 16 September 2012, MK memiliki 51 perkara pengujian undang-undang yang belum diputus dan menerima tambahan 90 gugatan. Dari 141 perkara tersebut, 67 di antaranya sudah memiliki putusan tetap dengan 23 perkara yang dikabulkan oleh MK.

Kemudian, Patrick Ziegenhain dalam The Indonesian Legislature and Its Impact on Democratic Consolidation (2009), mengatakan bahwa parlemen di Indonesia belum representatif karena masih berorientasi pada kepentingan partai politik, kinerja fungsi legislasi yang masih lemah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang belum profesional. Belum lagi persoalan korupsi yang menjerat banyak anggota DPR.

Penulis melihat bahwa DPD memiliki peranan yang strategis. Sebagai anak kandung reformasi, DPD menggantikan peran utusan daerah dan utusan golongan. Peran strategis DPD dapat ditinjau dari prinsip mengenai terbentuknya DPD. Menurut Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat (2006), ada tiga prinsip terbentuknya DPD, yaitu: (1) memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah; (2) meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah; (3) mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang. Dari prinsip ini, masyarakat dapat melihat bahwa keberadaan DPD adalah dalam rangka mewakili kepentingan daerah (provinsi).

Sedangkan Ketua DPD RI, Irman Gusman mengatakan bahwa DPD RI mempunyai misi penting dalam terciptanya checks and balances yang sehat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai negara yang multikultural, Indonesia membutuhkan kehadiran perwakilan daerah dalam pembuatan kebijakan di pusat. Apalagi, fungsi-fungsi legislatif tidak berjalan seperti yang diharapkan di DPR. DPD seharusnya diberdayakan untuk saling mengisi dengan DPR. Namun, prinsip dan peran strategis DPD ini sulit terwujud manakala secara kelembagaan, DPD justru lemah. Lantas, bagaimana upaya memperkuat DPD?

 

Memperkuat DPD

Dalam rangka memperkuat DPD, baik secara kelembagaan dan kebermanfaatannya di tengah-tengah masyarakat, penulis membaginya dalam dua aspek. Aspek pertama adalah penguatan dari internal DPD, sedangkan aspek kedua melalui penguatan eksternal kelembagaan DPD. Terkait aspek pertama, cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat hubungan dengan konstituen melalui direct popular check. Salah satu sarana dari mekanisme itu adalah lewat inisiatif. C.F. Strong dalam Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia (2008) mengatakan bahwa inisiatif adalah memberikan kekuasaan kepada pemilih untuk mengusulkan undang-undang legislatif dan amandemen konstitusional. Mekanisme ini yang perlu ditingkatkan. DPD membuka ruang dan menerima usulan, misalnya pengaturan berapa jumlah orang minimal untuk mengajukan undang-undang inisiatif, mekanisme lewat website DPD, e-mail, dan dipublikasikan kepada masyarakat setiap perkembangannya. Kegiatan ini bukan saja membuka kesempatan yang luas untuk menyampaikan pendapat, melainkan juga memelihara hubungan dengan konstituen.

Aspek yang kedua, yaitu penguatan eksternal DPD. Dari aspek ini, ada tiga cara yang dapat dilakukan. Pertama, melalui perubahan konstitusional lewat amendemen UUD 1945. Upaya untuk mengamendemen UUD 1945 telah dilakukan oleh DPD. Hanya saja, usulan ini tak pernah tercapai karena kekurangan dukungan dari anggota MPR. Namun, untuk memperkuat fungsi dan wewenang DPD secara hukum, hanya lewat amendemen UUD 1945. Konstitusi inilah yang memberikan jaminan mendasar bagi penguatan kewenangan DPD. Bagian awal konstitusi yang mesti dipertegas adalah penerapan bikameralisme.

Menurut C. F. Strong dalam Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia (2008), kamar kedua akan bertindak sebagai pengadilan revisi legislatif. Kamar ini melakukan second review terhadap undang-undang yang dihasilkan DPR sekaligus berperan dalam mencegah pengesahan undang-undang yang tergesa-gesa serta penyalahgunaan kekuasaan oleh kamar lain. Baru setelah itu, masuk dalam pembahasan utama lainnya, yaitu wewenang riil DPD yang setara dengan DPR.

Kedua, membina hubungan dengan kelompok-kelompok kepentingan, civil society, dan organisasi-organisasi non pemerintah. DPD menjalin hubungan yang baik dengan kelompok-kelompok kepentingan, terutama yang bergerak dalam isu demokrasi, pemilu, dan lembaga legislatif. Dukungan dan kerja sama ini penting mengingat posisi mereka yang dekat dengan rakyat dan acapkali mempengaruhi pemerintah dan DPR dalam membuat kebijakan publik. Philip Norton dan Nizam Ahmed dalam Parliaments in Asia (1998) memasukkan kelompok kepentingan sebagai salah satu variabel untuk mengukur kapasitas lembaga legislatif dalam menghasilkan kebijakan publik. Keduanya melihat bahwa kelompok kepentingan (termasuk kelompok penekan) mampu mempengaruhi pembahasan dan hasil dari kebijakan publik.

Ketiga, memperkuat hubungan dengan lembaga negara lainnya, termasuk dengan lembaga legislatif negara lain. DPD menjalin kerja sama yang erat dengan lembaga negara seperti DPR, kepresidenan, lembaga-lembaga kehakiman. Selain itu, DPD juga perlu bekerja sama dengan lembaga legislatif negara lain atau dunia internasional. Hal ini dilakukan agar keberadaan DPD mendapatkan pengakuan dan diundang dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan yang menyangkut masalah parlemen. Setelah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional, artinya DPD memperoleh penguatan secara de jure.

Keberadaan DPD dalam ketatanegaraan Indonesia memberikan keuntungan karena dapat menetralisasi kecenderungan penyalahgunaan wewenang dari kamar yang lain. Keberadaan DPD juga sebagai lembaga penyalur kepentingan dari daerah yang luput dilakukan oleh DPR. Oleh karena itu, penguatan DPD secara kelembagaan dan kebermanfaatannya di tengah masyarakat adalah suatu keniscayaan.

 

Penulis adalah kolumnis Suara Pembaruan.