Mempererat Hubungan Indonesia-Malaysia


Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Indonesia-Malaysia terasa kurang harmonis. Klimaksnya terjadi ketika hubungan kedua negara sempat tegang akibat dipicu oleh sikap arogan Polisi Diraja Malaysia menangkap aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di wilayah perbatasan. Ketidakharmonisan juga disebabkan oleh persoalan budaya, yaitu adanya klaim-klain atas kesenian dan batik oleh Malaysia.
 
Di luar itu, kuatnya ekonomi dan sistem pertahanan Malaysia tampaknya membuat negeri jiran itu merasa lebih hebat daripada Indonesia. Dilihat secara ekonomi, dulu Indonesia relatif lebih maju ketimbang Malaysia. Tapi, seiring dengan perjalanan waktu, ekonomi Malaysia tumbuh lebih baik ketimbang ekonomi Indonesia.Karena itu, ada kecenderungan Malaysia lantas menganggap remeh Indonesia, apalagi dengan banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mencari nafkah di Malaysia sebagai buruh kasar dan pembantu rumah tangga (PRT). Celakanya, di Malaysia, hubungan antara majikan dan pembantunya sangat represif, dan belum ada hukum yang mengatur terkait masalah tersebut. Karena itu, banyak majikan berperilaku tidak manusiawi terhadap pembantunya (TKI). Kasus pembantu diduga diperkosa, disiksa, dan dianiaya pun sempat menyeruak di media massa.

Berangkat dari pengalaman menyedihkan itu, ke depan pengiriman TKI perlu lebih diarahkan ke negara-negara Timur Tengah yang relatif lebih memanusiakan manusia (TKI/PRT). Pemerintah dan semua elite politik, termasuk yang duduk di DPR, harus memikirkan masalah tersebut. Ini penting karena ada kaitannya dengan upaya mengatasi masalah pengangguran.

Pada Februari 2010, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penganggur pada Februari 2010 sebanyak 8,59 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 7,41 persen. Karena itu, harus ada usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran ini, dengan berupaya menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.

Kini jumlah TKI di Malaysia relatif masih banyak. Karena itu, menjadi kewajiban Pemerintah Indonesia untuk melakukan lobi-lobi dengan Pemerintah Malaysia, agar Malaysia mau membuat undang-undang (UU) yang mengatur TKI dan tidak merugikan pihak Indonesia. Pemerintah hendaknya tidak hanya berpikir berapa devisa yang bisa dihasilkan dari pengiriman TKI ke Malaysia, tapi juga harus sungguh-sungguh mau memberikan perlindungan terhadap mereka.

Dalam ruang lingkup yang lebih luas, DPR perlu terus membangun hubungan baik dengan parlemen Malaysia sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan persahabatan dua negara serumpun. Parlemen Malaysia harus turut bertanggung jawab jika hubungan Malaysia-Indonesia menjadi tegang. Tanggung jawab parlemen adalah memberi solusi kepada pejabat dan rakyat agar tidak memunculkan wacana permusuhan.

Kaukus bersama yang dibentuk DPR dan parlemen Malaysia hendaknya dapat ambil bagian dalam menyelesaikan masalah-masalah sensitif, seperti perlakuan tidak manusiawi majikan terhadap TKI/PRT. TKI di Malaysia harus mendapatkan hak dan perlindungan sesuai hukum yang tidak merugikan Indonesia.

Taiwan dan Hong Kong

Ke depan, pengiriman TKI perlu lebih diarahkan ke Taiwan dan Hong Kong, yang masih banyak memberikan kesempatan kepada TKI. Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, penulis sebagai calon anggota legislatif (caleg) Partai Golkar pernah berkunjung dan mengadakan pengamatan ke Hong Kong dan Taiwan. Di sana tidak ada keluhan atau dijumpai kasus seperti yang terjadi di Malaysia.

TKI di kedua negara itu relatif mendapatkan perlakuan yang lebih manusiawi.Di Hong Kong, misalnya, ada ketentuan, dalam sehari seorang pekerja harus bekerja sekian jam kerja, dengan upah minimum regional (UMT) yang memadai (layak). Di sana, kalau ada TKI yang dipukul oleh majikannya, bisa dilaporkan ke polisi setempat, dan itu bisa kena denda. Demikian pula di Taiwan.

Di Malaysia, semua itu tidak jelas. Pemerintah Malaysia juga tidak memiliki political will agar aturan terkait masalah TKI/PRT menjadi transparan. Di lain pihak, sulit bagi media massa Malaysia untuk mengekspose perlakuan-perlakuan warga Malaysia yang tidak manusiawi.

Kemajuan ekonomi Malaysia dan banyaknya TKI yang bekerja sebagai buruh kasar dan PRT itulah yang sangat mungkin menyebabkan negara itu cenderung meremehkan Indonesia. Pertanyaannya, mengapa ekonomi Malaysia relatif lebih baik daripada ekonomi Indonesia? Sebab, pemerintahnya lebih profesional, khususnya dalam memajukan industri nasional dan menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya.

Artinya, kepentingan nasional di negeri jiran ini sungguh-sungguh dilindungi. Dengan demikian, ekonomi tumbuh pesat dan akhirnya kesejahteraan rakyat pun meningkat.

Di Indonesia, setidaknya menurut hemat penulis, pemerintah tidak mempunyai program yang jelas untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya, meski angka pengangguran makin tinggi. Pernyataan-pernyataan pejabat lebih bersifat normatif, tidak ada yang konkret, tidak ada yang jelas.

Untuk mengurangi angka pengangguran, selain melalui pengiriman TKI ke Taiwan, Hong Kong, dan negara-negara Timur Tengah, perlu ada semacam gerakan yang didukung oleh presiden dan DPR agar pengusaha lokal mau menampung lebih banyak tenaga kerja di daerahnya. Tentu saja dengan pengembangan bisnis di daerah, dengan subsidi pemerintah, apakah itu di bidang pertanian ataupun perkebunan.

Kebijakan itu masih lebih baik ketimbang hanya mengirim TKI. Peluang itu, terutama di daerah-daerah, masih sangat terbuka, apalagi dengan diterapkannya desentralisasi dan otonomi daerah. Untuk membantu usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah-daerah, pemerintah pun bisa lebih mempermudah sistem simpan-pinjam. Dengan demikian, mereka bisa turut menampung tenaga kerja.

Sistem Hankam Lemah

Pertahanan dan keamanan (hankam) merupakan unsur utama dalam sebuah negara. Negara bisa dikatakan besar, kuat, dan memiliki bargaining power kalau memiliki sistem pertahanan yang kukuh. Yang menyedihkan, Indonesia tidak memiliki itu. Sebaliknya, sekarang ini Malaysia memiliki sistem pertahanan yang jauh lebih kuat daripada Indonesia. Salah satu keunggulan Indonesia dari Malaysia, Indonesia memiliki demokrasi. Hanya itu.Meski sistem pertahanan kita terkesan lemah, namun tidak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk memperkuat sistem pertahanan kita. Anggaran untuk pertahanan juga tidak dinaikkan secara signifikan. Hilangnya Sipadan dan Ligitan, misalnya, tidak juga membuat kita makin peduli terhadap daerah perbatasan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sana.

Bagaimana kita mau berbicara soal nasionalisme kalau negara ternyata tidak mampu menyediakan pelayanan publik dengan baik kepada warga negaranya? Sebenarnya tidak hanya mereka yang tinggal di daerah perbatasan, tapi juga masyarakat pada umumnya. Para pemimpin dan pejabat maunya dilayani, bukan melayani. Menurut hemat penulis, itu cerminan dari negara (pemerintahan) yang gagal.

Pemerintah dan partai-partai pendukungnya tidak memiliki program dan kebijakan yang jelas, misalnya bagaimana mengatasi masalah pengangguran. Ini berbeda dengan negara-negara yang demokrasinya sudah maju. Amerika Serikat (AS) dan Inggris, misalnya, memiliki kebijakan yang jelas untuk kepentingan rakyat masing-masing, dan itu didukung oleh partai-partai yang ada.

Partai Konservatif, misalnya, kebijakannya adalah pajak rendah dan lebih berkonsentrasi pada angkatan perang. Sedangkan Partai Demokrat atau liberal lebih berkonsentrasi pada public service dan paj
ak yang tinggi.

Bangsa ini sudah 65 tahun merdeka. Tapi, mengapa kok masih seperti ini, ya? ***

Penulis adalah Ketua DPP AMPI Bidang Hubungan Luar Negeri

Artikel ini telah dimuat di Harian Umum Suara Karya Kamis, 21 Oktober 2010