Upaya Pemberantasan Korupsi


Indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2011 kemarin memang sempat membaik dari angka 2.8 menjadi 3.0 menurut Transparency International Indonesia (TII). Dengan angka itu Indonesia berada di peringkat 110 negara. Tapi, angka itu merosot tajam di tahun ini. Peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia tahun ini berada di 118 dari 176 negara. Indonesia bahkan dianggap sebagai salah satu negara terkorup di Asia Pasifik menurut TII.

Bukan hanya korupsi di tingkat pusat yang membuat penilaian itu menjadi sahih, tetapi juga di tingkat daerah. Menurut Kementerian Dalam Negeri, 173 kepala daerah di Indonesia tersangkut perkara korupsi. Artinya sejumlah 37% dari kepala daerah yang dipilih langsung lewat pilkada tersangkut perkara korupsi. Jumlah potensi kerugian negara akibat korupsi di Indonesia pada tahun 2011 menurut ICW diperkirakan sebesar Rp 2,169 triliun. Sementara dari tahun 2004-2011 menurut KPK kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 39,3 triliun.

Multi Aktor

Karena lingkup korupsi di Indonesia terjadi di semua bidang, maka pelaku korupsi juga terdiri dari beragam profesi mulai dari birokrat, politisi hingga pengusaha. Selain 173 kepala daerah yang terindikasi korupsi di tahun 2011, masih menurut ICW, pelaku korupsi adalah sekitar 239 PNS dari berbagai tingkat, 190 dari direktur/pimpinan perusahaan swasta dan di sekitar anggota DPR/DPRD berjumlah 99 orang. Sebenarnya ada lagi lingkup yang diindikasikan banyak terlibat korupsi yaitu penegakan hukum. Banyak jaksa, hakim maupun polisi yang diduga korup. Namun angka pastinya masih belum terukur dengan baik seperti yang berada di lingkaran birokrat sipil.

Dilihat dari pelaku-pelaku aktor korupsi dapat dilihat bahwa ada keterkaitan antara tiga dunia utama yaitu dunia politik/pembuatan kebijakan publik, eksekutif/birokrasi sebagai pelaksana kebijakan publik, dan pengusaha/sektor swasta sebagai mitra kerja dari pelaksanaan kebijakan publik. Demokrasi diharapkan membawa angin segar bagi terciptanya pemerintahan yang bukan saja mencerminkan kehendak rakyat tetapi juga pemerintahan yang bersih sehingga kesejahteraan rakyat menjadi muaranya. Namun, setelah 14 tahun reformasi yang membawa kita pada demokrasi, korupsi justru menjadi pengganjal utama semua itu. Di tingkat daerah, otonomi daerah menjadi tidak menghasilkan tujuan yang diharapkan juga karena korupsi ini.

Tiga Bidang Pembenahan

Lalu darimana kita mulai? Menurut hemat penulis, korupsi bukan saja telah menjadi sistem kerja yang tidak tertulis yang seolah-olah disepakati (conventional system), tetapi sudah menjadi budaya negeri ini. Oleh karena itu prioritas penanganannya tidak lagi bisa sekadar bertumpu pada aktor-aktornya semata. Yang harus dilakukan dengan intensif adalah pembenahan sistem itu sendiri. Dalam konteks korupsi yang sudah membudaya, sistem sangat berpengaruh untuk membuat seseorang menjadi korup karena tekanan dari lingkungannya. Bahkan seseorang yang semula sangat idealis pun akan terjebak dalam lingkaran budaya yang tidak berujung ini.

Jika dilihat dari lingkup-lingkup bidang yang korup dapat dilihat bahwa ada tiga bidang yang utama, yaitu: dunia politik (termasuk di dalamnya dunia legislasi), eksekutif (termasuk didalamnya birokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah) dan (yang makin sering diduga) bidang penegakan hukum.

Untuk itu ketiganya harus segera mendapat treatment yang benar-benar cerdas dan tegas agar mata rantai korupsi terputus di negeri ini. Pertama, dalam bidang politik, kesalahan kita dalam menjalankan demokrasi yang bertumpu pada prosedur mengakibatkan demokrasi menjadi mahal dalam penyelenggaraannya maupun yang harus dibayar oleh kandidat. Untuk itu semua pihak harus mengupayakan terobosan-terobosan baru untuk mengefektifkan dan mengefisienkan biaya demokrasi. Sebagai contoh, perlu adanya peraturan untuk menetapkan batasan dana yang digunakan untuk kampanye bagi setiap kandidat yang ingin memperebutkan jabatan politik di tingkat lokal maupun nasional.

Hal lain yang bisa dilakukan adalah reformasi partai politik. Mayoritas politisi yang diproduksi di Indonesia masih berasal dari partai politik. Oleh karena itu, sistem rekrutmen dari partai politik juga harus diperbaiki. Semakin berkualitas sistem rekrutmen partai politik terhadap para politisi, tentu diharapkan semakin baik politisi yang dihasilkan. Dan tentunya, kriteria kualitas rekrutmen juga harus konkrit, misalnya, para politisi yang dicalonkan oleh partai politik harus memiliki track record yang bersih (tidak pernah mempunyai masalah hukum, baik soal korupsi maupun kriminalitas lainnya), mampu independen secara finansial, dan bersedia transparan dalam setiap tindakannya sebagai politisi.

Kedua, dalam bidang eksekutif, reformasi birokrasi harus dijalankan dengan serius, tidak hanya bertumpu dan berfokus pada renumerasi yang sering hanya diartikan sebagai peningkatan gaji PNS semata. Reformasi birokrasi harus makin meningkatkan ketegasan dalam pengaturan kewenangan dan job description yang menciptakan imunitas bagi kemungkinan korupsi. Kewenangan harus ditata dengan baik. Kewenangan seperti yang dipunyai oleh pejabat setingkat eselon tiga untuk menangani proyek dengan budget tinggi misalnya, harus ditinjau ulang. Apabila pejabat tingkat eselon tiga dapat memiliki kewenangan yang luar biasa besar terkait anggaran, bagaimana pejabat di tingkat eselon dua dan satu? Dan dapat dibayangkan berapa banyak pejabat eselon tiga, dua, dan satu di satu instansi pemerintahan yang berpotensi untuk menyalahgunakan wewenangnya. Selain itu, transparansi dalam sebuah birokrasi juga harus dibuka selebar-lebarnya kepada publik. Selama ini publik mengalami kesulitan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh para birokrat, khususnya yang berkaitan dengan anggaran. Alangkah baiknya, apabila dilakukan keterbukaan dalam setiap rapat atau kegiatan yang bersinggungan dengan anggaran. Contoh yang baik telah dilakukan oleh Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ketika mempublikasikan rapat-rapat yang membahas soal anggaran ke dalam internet.

Ketiga, dalam bidang penegakan hukum, reformasi hukum harus didukung oleh semua pihak. Selama ini banyak pihak menjadi pihak yang tersandera dalam lingkaran korupsi. Fenomena ini tentu tidak mudah untuk diatasi. Namun juga tidak mustahil. Kuncinya terletak pada kepemimpinan. Presiden harus selalu diingatkan untuk menjadi leader pemerintahan dan negara dalam pemberantasan korupsi. Tanpa leadership yang kuat dan tegas, maka korupsi tidak akan terselesaikan dari akar-akarnya. Selain itu, sektor penegakan hukum haruslah efisien dari segi birokrasinya. Hal ini sebetulnya kembali lagi ke dalam permasalahan efisiensi birokrasi yang ada di Indonesia seperti yang telah disebutkan di atas. Karena bagaimanapun, aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, merupakan bagian dari birokrasi yang ada di Indonesia. Bahkan KPK sekalipun, didukung oleh aparatur negara yang notabene merupakan bagian dari birokrasi. Selama birokrasi masih tidak efisien dan mempunyai kewenangan yang terlalu absolut, maka bidang penegakan hukum hanya akan menjadi tempat bagi para oknum untuk memperkaya diri dengan melakukan tindakan korupsi melalui penyalahgunaan wewenang. Fenomena kekuasaan dan wewenang yang terlalu besar ini memang harus dipangkas. Birokrasi, termasuk aparat penegak hukum, berfungsi untuk melayani masyarakat bukan untuk mempraktikkan kewenangan mereka secara absolut. Ketika kewenangan terlalu besar dilakukan secara absolut, maka tentu korupsi akan terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Lord Acton, “Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely.”

Akhirnya, selain pembenahan terhadap tiga bidang tersebut, kita sebagai rakyat juga harus sadar terhadap hak dan kewajiban kita untuk menciptakan sistem sosial yang mendukung penanganan dan pencegahan korupsi. Rakyat harus makin aktif untuk memastikan para politisi, birokrat, dan penegak hukum dalam menjalankan fungsinya dengan bersih dan transparan. Karena secara sistem, demokrasi yang kita anut sekarang adalah sebuah sistem yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Demokrasi yang sejatinya bertujuan untuk menciptakan good governance yang bersih dari korupsi hanya akan maksimal terwujud apabila ada partisipasi dari masyarakatnya.

 

Penulis adalah kolumnis Suara Pembaruan.